Indonesia sebagai Penyelenggara Haji Terbaik 2012 Di Dunia

 Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai Penyelenggara haji terbaik dunia 2012, Selasa (21/5). Inilah kali pertama Indonesia meraih penghargaan yang diberikan dalam ajang konferensi dan pertemuan misi haji dan umrah sedunia yang berlangsung di London, Inggris, (21/5).

Penghargaan tersebut diterima oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Anggito Abimanyu. ''Penghargaan ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, Kementerian Agama, jamaah haji, DPR dan para pelaku yang telah bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran peningkatan pelayanan,'' ujar Anggito.

Menurut dia, penghargaan ini memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. ''Ini untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sekaligus upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan haji pada tahun ini dan mendatang,'' lanjutnya.

Penghargaan tersebut diperoleh setelah melalui mekanisme voting. Metode pemilihan melalui voting terbuka kepada misi haji, operator, pengamat haji, serta jamaah haji di 40 negara. Sedangkan kriteria pemilihan meliputi kebijakan, pelayanan, dan perilaku jamaah haji di mata para pemiih internasional. Setelah Indonesia, negara lain yang juga menerima penghargaan serupa adalah Malaysia dan Turki.

Dalam kesempatan itu, Anggito mewakili untuk menerima penghargaan tersebut. Selain itu, Anggito juga menjadi keynote speaker dalam konferensi tersebut sekaligus menjadi pembicara panel bersama Dirjen Haji Pakistan dan Nigeria. Panel diskusi tersebut difokuskan untuk menemukan solusi bersama agar harga sewa rumah di Arab Saudi tidak naik secara sepihak, mengendalikan jumlah jamaah nonkuota, dan masalah tenaga kerja bagai mana menurut anda

Penghargaan ini merupakan sebuah prestasi Indonesia sebagai penyelenggara Haji Plus dan Reguler terbaik di dunia.

Kemenag Jabar akan memperketat aturan mutasi jemaah calon haji (calhaj). Hal itu disebabkan calhaj luar Jabar memanfaatkan kuota haji Jabar lalu melakukan mutasi ke daerah asalnya.

"Tahun ini kita akan perketat lagi mutasi calhaj sepanjang masih dipertahankan agar bisa berangkat haji dari Jabar," kata Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jabar, H. A. Bukhori, di Hotel Lingga, Senin (15/4/2013).

Menurut Bukhori, persoalan mutasi biasanya terjadi di daerah-daerah perbatasan dengan provinsi lain khususnya DKI Jakarta. Akibat daftar tunggu haji warga DKI Jakarta yang lebih lama daripada di Jabar, maka warga Jakarta mendaftar haji ke Bekasi, Depok, Bogor, maupun Cianjur.

"Mereka memakai KTP kabupaten/kota di Jawa Barat lalu mengurus surat keterangan domisili dari kantor kecamatan. Namun, ketika akan berangkat haji dengan alasan keluarga, tempat kerja, atau alasan lainnya pindah kei Jakarta," ujarnya.(PR)

Kemenag dan Komisi VIII DPR RI akhirnya sepakat untuk menetapkan Biaya Ongkos Naik Haji 2013  rata-rata sebesar 3.527 dollar AS. Jika dibandingkan dengan Ongkos naik haji  tahun 2012 Ongkos Naik Haji tahun ini turun US$ 90 dari US$ 3.617. Kesepakatan ini diperoleh dalam Rapat Kerja antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4).
Total biaya 3.527 dollar AS itu meliputi berbagai biaya, dengan rincian besaran rata-rata dan komponen BPIH yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji (direct cost) adalah sebagai berikut:

Penyebab Turunya Ongkos Naik Haji 2013 

a. Rata-rata biaya penerbangan haji dari Embarkasi ke Arab Saudi sebesar 2,163 dollar AS;
b. Biaya pemondokan di Makkah dan Madinah 959 dollar AS; dan
c. Living Allowance jemaah haji selama di Arab Saudi sebesar 405 dollar AS.
Penurunan dalam mata uang dollar AS itu disebabkan penurunan biaya komponen penerbangan, serta biaya sewa Hotel di Makkah dan Madinah yang dibebankan jemaah. Ini juga berdampak pada Ongkos Naik Haji di tiap embarkasi

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan terus memantau pelayanan seluruh biro perjalanan haji dan umroh di daerah itu. Pemantauan dilakukan sehubungan sering terlantarnya jamaah yang akan menunaikan ibadah haji khusus dan umroh.

Kasubag Humas Kanwil Kementerian Agama Sumsel Saefudin kepada wartawan di Palembang, Senin (25/3) mengatakan pihaknya memperketat pemantauan karena sering terjadi jamaah yang menerima pelayananan berumroh tidak maskimal.

Bahkan, di beberapa daerah di luar Sumsel banyak calon jamaah yang akan berumroh terlantar dan itu tidak boleh terjadi di daerah ini, katanya.

Oleh karena itu pihaknya terus memantau perkembangan pelayanan pemberangkatan haji khusus dan umroh tersebut supaya jamaah di daerah ini tidak telantar.

Selain itu, upaya yang dilakukan bagi masyarakat yang ingin menunaikan rukun Islam kelima melalui jalur khusus atau bukan reguler yang dilaksanakan pemerintah termasuk umroh dapat melapor ke Kanwil Kementerian Agama Sumsel.

Bila ada laporan untuk menunaikan ibadah tersebut pihaknya akan memberikan pelayanan dengan menunjukkan biro perjalanan yang resmi.

Saefuddin mengakui, di Sumsel tidak semua biro perjalanan haji dan umroh sudah berizin sehingga masyarakat perlu berhati-hati agar tidak tertipu.

Dalam mengantisipasi pelayanan ibadah haji dan umroh agar tidak ada penipuan, Kementerian Agama Pusat telah melakukan kerja sama dengan Kapolri.

Jakarta - Sinhat, Pemerintah RI melalui  Kemenag harus kuat melakukan lobi untuk membatalkan kebijakan terbaru tentang penyelenggaraan haji yang dinilai akan menyulitkan jemaah dan pemerintah.
Apalagi jemaah haji Indonesia merupakan terbesar di dunia. "Ya, setikadnya bisa mendapatkan dispensasi dari pemerintah Arab Saudi  untuk Misi Haji Indonesia, mengingat jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar di seluruh dunia sehingga jika kebijakan baru dilaksanakan  pasti sangat menyulitkan Misi Haji Indonesia," kata anggota Komisi VIII DPR ,Zainut Tauhid, ketika dihubungi Media Indonesia menjawab munculnya kebijakan baru tentang penyelenggaraan haji di Arab Saudi.
Seperti diberitakan  (Selasa,5/2)  "Kebijakan Saudi Sulitkan Penyelenggaraan Haji" menyebutkan  tentang  peraturan baru pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang melarang
penggunaan kendaraan berplat KJRI, termasuk ambulan  untuk operasional penyelenggaraan haji, juga aturan  pemondokan yang penentuan lokasinya jadi wewenang penuh otoritas setempat (muasasah).
Menurut Zainut, memang sangat sulit memahami kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Arab Saudi karena hal itu pasti akan berdampak serius pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, yang selama ini mendapat kemudahan dalam  pengelolaan transportasi ketika  menggunakan label Misi Haji Indonesia.
"Namun  apa mau dikata pemerintah Arab Saudi  memiliki otoritas dalam  membuat kebijakan dengan alasan  untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di negara mereka," cetusnya.
Hemat dia, hal ini menguatkan alasan bahwa memang tidak gampang mengurusi penyelenggaraan ibadah haji. Persoalannya sangat komplek tidak hanya menyangkut urusan teknis dan ibadah saja tetapi juga menyangkut persoalan regulasi pemerintah setempat yang sering kali menjadi trouble dan kendala serius di lapangan," pungkasnya. mau berangkat umroh atau hahi tapi bingung menemukan travel haji terpercaya ?

Travel haji plus dan umroh primasaidah solusinya travel haji plus dan umroh primasaidah adalah salah satu travel umroh jakarta selatan yang siap melayani anda 

Atau mungkin anda ingin umroh bersama mamah dedeh ? menjalakan umroh bersama mamah dedeh pasti akan memberikan kesan tersendiri bagi anda !!!